Senin, 20 Oktober 2014 

Arsip Bulan September 2012

  • 27/09/12 : Pemkot Metro Gandeng BPK

    METRO – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menggandeng perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung sebagai upaya mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Bentuknya adalah melalui ikatan kerja sama yang dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU). Penandatanganan itu berlangsung di ruang kerja Wali Kota Metro Lukman Hakim, kemarin (26/9).   Lukman mengatakan, adanya penandatanganan […]

  • 27/09/12 : Pemkab Akui Penataan Aset Lemah

    SUKADANA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur tak menutup mata terkait lemahnya penataan aset. Secara terbuka, pemkab menilai desakan DPRD Lamtim agar pemkab lebih serius lagi dalam mengelola aset sebagai sesuatu yang harus diapresiasi. Kabid Aset Daerah Fauzan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) menjelaskan, ketidakjelasan sejumlah aset daerah menjadi salah satu penyebab […]

  • 27/09/12 : Dukung Sikap Pemerintah

    JAKARTA – Ketua DPR Marzuki Alie tidak mau polemik soal penyerahan rekaman rapat di Istana Negara, 9 Oktober 2008, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggelinding. Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang hanya memberikan rekaman itu kepada KPK, dalam penilaian Marzuki, sebenarnya sudah tepat. Menurut Marzuki, sesuai hasil […]

  • 27/09/12 : Pemkot Metro Tak Bisa Cairkan Bansos

    METRO – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro melalui APBD 2012 setempat tidak bisa mencairkan bantuan sosial (bansos) tahun ini. Dana tersebut mandek di kas daerah lantaran diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32/2011. Ditambah lagi adanya warning dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta memberhentikan pengguliran bansos. Sebab, diindikasikan penyalurannya tidak tepat sasaran dan memunculkan […]

  • 26/09/12 : Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam Rangka Konsultasi LHP LKPD Kabupaten Lampung Timur TA 2011 & Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

    Bandar Lampung (Rabu, 26 September 2012) – Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Novy GA Pelenkahu,  menerima Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam rangka konsultasi LHP LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011 dan tidak lanjut rekomendasi BPK RI di ruang Rapat Kalan Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Dalam […]

  • 25/09/12 : DPRD Desak Pendataan

    DPRD Lampung Timur mendesak eksekutif serius dalam mendata dan mengelola seluruh aset daerah. Ketua Komisi B DPRD Lamtim Gunawan, S.E. menjelaskan, ketidakjelasan aset daerah merupakan salah satu penyebab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat memberikan opinisi (disclaimer) atas laporan keuangan pemkab selama 4 tahun terakhir ini.  Bahkan, Gunawan khawatir laporan keuangan tahun anggaran 2012 akan […]

  • 25/09/12 : Ishak Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti

    TRIBUNLAMPUNG.co.id – Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan Ishak telah meminta kepada dinas terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan program bantuan sosial (Bansos) tahun anggaran 2011 lalu. Ishak mengatakan, apa yang menjadi temuan BPK menjadi perhatian serius pihak Pemkab Lampung Selatan. Termasuk terkait dengan hasil temuan dalam penyaluran bansos tahun anggaran 2011 […]

  • 25/09/12 : Siap Perkarakan APBD Mesuji 2011

    MESUJI – DPRD Mesuji siap merekomendasikan ke ranah hukum hasil temuan audit BPK RI pada pengelolaan APBD Mesuji 2011. Langkah ini diambil jika ternyata Pemkab Mesuji tak dapat mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan anggaran dimaksud. Ketua DPRD Mesuji Haryati Chandralela, S.Sos. mengatakan, ada 10 poin yang jadi pertanyaan terkait hasil audit BPK RI terhadap APBD Mesuji 2011. […]

  • 25/09/12 : Formulasikan Solusi Krisis Pangan

    SUKADANA – Dewan Ketahanan Pangan Lampung Timur memformulasikan jalan keluar untuk mengatasi krisis pangan yang berimbas pada rendahnya harga jual petani. Sejumlah strategi dapat dilakukan. Di antaranya dengan menunda menjual hasil panen kemudian menyimpannya di lumbung. Upaya lain yang ditempuh untuk mengantisipasi krisis pangan adalah meningkatkan produksi beras. ’’Itu sejalan dengan upaya peningkatan produksi pangan […]

  • 25/09/12 : LHP Pemprov Banjir Catatan

    BANDARLAMPUNG – Laporan keuangan Pemprov Lampung tahun anggaran 2011 diganjar opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf diperjelas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun, hal itu belum menjadi jaminan laporan keuangan tersebut mulus. Dalam paripurna DPRD Lampung kemarin (17/9), Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sedikitnya memberi 23 catatan rekomendasi terhadap laporan keuangan pemprov. […]

  • 18/09/12 : Genjot PAD hingga 400 Persen

    PAD 2013 Direncanakan Rp322,045 Miliar BANDARLAMPUNG – Di era kepemimpinan Wali Kota Herman H.N., pendapatan asli daerah (PAD) kota ini terus mengalami peningkatan. Itu sesuai salah satu misi Herman H.N. untuk menggenjot target PAD hingga 400 persen dalam dua tahun terakhir.  Pada kebijakan umum anggaran (KUA) dan perhitungan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2013 […]

  • 18/09/12 : Pusat Percaya WTP, Bukan soal Bansos

    BANDARLAMPUNG – Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan daerah punya andil dalam memuluskan pengucuran dana dari pemerintah pusat. Meski bukan menjadi syarat mutlak, pemerintah pusat menilai dengan adanya opini WTP, administrasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut dinilai baik.  ’’Ini prestasi dalam bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah […]

  • 18/09/12 : ’’Boleh Bangga, tapi Jangan Terlena’’

    METRO – Wali Kota Metro Lukman Hakim mengaku bangga atas keberhasilan meraih piagam penghargaan piagam wajar tanpa pengecualian (WTP). Tetapi, ia meminta penghargaan yang diraih jangan membuat satuan kerja terlena dan cepat berpuas diri. ’’Ini berkat kerja keras seluruh jajaran pemkot. Dengan keberhasilan ini, saya berharap dapat memotivasi bagi seluruh aparatur untuk bekerja lebih baik […]

  • 18/09/12 : Aset dan Pajak Jadi Sorotan

    PRINGSEWU – Sejumlah catatan diberikan anggota DPRD Pringsewu dalam paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pringsewu 2011. Di antaranya soal pelaporan aset yang belum baik. Dewan juga menyoroti pendapatan dari sektor pajak. Pemkab Pringsewu dinilai belum maksimal dalam melakukan penarikan pajak. Hal lain, adanya pembelian barang dengan item sama namun terjadi perbedaan harga. Dalam paripurna pengesahan LKPj. […]

  • 18/09/12 : WTP Sudah Membuktikan

    Penyimpangan Bansos Cuma Administratif         BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung buka suara terkait tudingan penyimpangan dana bantuan sosial tahun anggaran 2011. Sekprov Lampung Ir. Berlian Tihang, M.M. mengatakan, pemprov tidak akan mungkin mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam pengelolaan keuangan jika ada penyimpangan dana bantuan sosial (bansos).    […]

  • 18/09/12 : Dharma Wanita Sekretariat Jenderal BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Adakan “Beauty and Hijab Class”

    Bandar Lampung (Senin, 17 September 2012) – Dharma Wanita Sekretriat Jenderal BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung mengadakan “Beauty And Hijab Class” di Ruang Auditorium Lantai III Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Acara Beauty And Hijab Class yang berisi mengenai tata cara merias wajah dan mengenakan jilbab (hijab)tersebut diisi oleh Tim dari Wardah Kosmetik.  Acara […]

  • 12/09/12 : Mereka Dipanggil Wapres

    BANDARLAMPUNG – Wakil Presiden (Wapres) Boediono memanggil Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., dan Wali Kota Metro Lukman Hakim ke gedung Dhanapala kompleks Kementerian Keuangan hari ini (11/9). Itu menyangkut masalah akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Tetapi jangan salah, pemanggilan ini bukan karena adanya penyalahgunaan keuangan. Justru karena prestasi mereka menyabet penghargaan […]

  • 11/09/12 : Dinas PPKAD Akui Bansos Rp 2,9 M Belum Ada Laporan

    TRIBUNLAMPUNG.co.id – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (PPKAD) Tanggamus mengakui hasil audit BPK terkait bansos Rp 2,9 miliar dalam APBD 2011 belum ada laporannya.  Menurut Hilman Yoscar, Sekretaris Dinas PPKAD, dana bansos yang belum ada laporannya terbagi tiga kelompok, yakni untuk organisasi profesi, bidang keagamaan, dan organisasi masyarakat (ormas).  Kesalahan pembelanjaan bansos tersebut […]

  • 11/09/12 : Pemkab Lamsel Mesti Tindak Lanjuti Temuan BPK

    TRIBUNLAMPUNG.co.id  – Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan harus segera menindaklanjuti hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung terkait dengan pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2011 lalu. Dimana dari hasil laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK perwakilan Lampung, menemukan penyaluran bantuan Bansos sebesar Rp.1,16 miliar oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan […]

  • 11/09/12 : Ada Catatan dalam Audit WTP BPK

    TRIBUNLAMPUNG.co.id – Wakil Ketua DPRD Lampung Selatan Antoni Imam melihat, masih adanya catatan dalam hasil audit BPK pada tahun 2011, meski secara umum hasil LKPj mendapatkan penilaian WTP menunjukan adanya miss (kekurangan) sistem pelaporan secara akutansinya. Oleh karenanya ungkapnya kepada Tribunlampung, Senin (10/9), ia meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk terus meningkatkan ketrampilan […]

  • 10/09/12 : Tim Pemeriksaan Kinerja Manajemen Aset Adakan Diskusi Terkait Penetapan Kriteria dan Bench Marking Pemeriksaan Kinerja Manajemen Aset

    Bandar Lampung (Rabu, 29 Agustus 2012) – Para pemeriksa  yang tergabung dalam Tim Pemeriksaan Kinerja Manajemen Aset mengadakan diskusi terkait penetapan kriteria dan benchmarking pada Pemeriksaan Kinerja Manajemen Aset. Adapun tujuan penetapan kriteria dan benchmarking pada diskusi kali tersebut adalah sebagai persiapan menuju Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Manajemen Aset Tahun Anggaran (TA) 2011 dan Semester II TA […]

  • 10/09/12 : Tim Kuasa Hukum Wendy Akan Mengkaji Hasil Audit BPK

    TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Tim kuasa hukum Wendy Melfa saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui hasil audit dari BPK Perwakilan Lampung perkara dugaan korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang Rp 2,6 miliar. Saat dimintai tanggapan atas keluarnya hasil audit tersebut, tim kuasa hukum Wendy Melfa belum bersedia memberikan keterangan. “Kami akan melakukan kajian dan mendsikusikan jika benar hasil (kerugian […]

  • 10/09/12 : BPK Lampung: Kerugian Perkara Sebalang Rp 2,6 M

    TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyatakan kerugian negara perkara dugaan korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang Rp 2,6 miliar. Kerugian tersebut berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung yang diterima Kejati Lampung.  “Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPK Perwakilan Lampung, perkara korupsi Sebalang merugikan keuangan Negara Rp […]

  • 10/09/12 : Perkara Sebalang akan Ditangani Kejari Kalianda

    TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Usai menerima hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Tinggi Lampung akan melimpahkan perkara dugaan korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda. Setelah hasil audit dari BPK diterima, Kejati Lampung berencana melakukan pelimpahan tahap II ke Kejari Kalianda. Pada pelimpahan tahap II tersebut, Kejati Lampung akan menyerahkan […]

  • 10/09/12 : Khamamik Fokus Hasil Pemeriksaan BPK

    TRIBUNLAMPUNG.co.id – Hari ketiga kerja pasca libur lebaran, Pemkab Mesuji menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pejabat eselon II, III, dan IV di lingkup Pemkab Mesuji. Bupati Mesuji, Khamamik, memimpin langsung acara yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Pemkab, Senin (27/08/12). Rakor yang dikemas dalam bentuk silaturahmi seluruh jajaran Pemkab Mesuji itu, secara khusus membahas persoalan […]

  • 10/09/12 : Tim Kuasa Hukum Wendy: Saksi Ahli, Tunggu Hasil Audit BPK

    TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Tim kuasa hukum Wendy Melfa, tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang senilai Rp 26,6 miliar, menegaskan masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengajukan saksi yang meringankan dan saksi ahli. Tim kuasa hukum Wendy berencana mengajukannya pada proses penyidikan untuk Wendy Melfa. “Kami masih mempertimbangkannya dan […]

  • 06/09/12 : BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Adakan Reviu Penyusunan KKP LKPD TA 2011

    Bandar Lampung (Kamis, 30 Agustus 2012) – Bertempat di Auditorium Lantai III Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, seluruh pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung menghadiri acara Reviu Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2011. Sekitar pukul 09.30 WIB acara dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi […]

Lihat Arsip Bulan